29 November 2019

Terkait Perpanjangan SKT FPI, Gus Yaqut Sarankan Pemerintah Meminta Analisis BIN

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini sedang mengkaji perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Sebelumnya, lampu hijau telah diberikan oleh Menag Fachrul Razi dengan mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas berharap pemerintah mesti memutuskan secara cepat namun juga tepat. Artinya, keputusan yang diambil bukan hanya untuk memudahkan pemerintah.


"Dalam memutuskan terkait dengan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) ini, ya, harus mempertimbangkan nilai-nilai kebhinekaan, nilai kebangsaan. Jadi, bukan hanya soal politik saja, politik asal semua senang," kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu kepada kumparan, Jumat (29/11).

"Intinya, negara ini harus hadir untuk menjaga nilai-nilai republikan, pemerintahan oleh rakyat, bukan oleh kelompok kelompok yang mengaku membela agama tertentu tetapi sejatinya hanya untuk kepentingan mereka saja," sambung Ketua Umum GP Ansor itu.

Ketua DPP PKB itu mengusulkan, agar pemerintah berkonsultasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) soal perpanjangan izin FPI. Misalnya, kata dia, pemerintah bisa meminta analisis BIN apakah FPI merupakan ancaman atau tidak.

"Yang paling bijak, ini usulan kepada pemerintah. Agar pemerintah sebelum mengeluarkan SKT, mereka ini juga meminta pertimbangan ke lembaga atau badan negara yang ngurus intelijen," kata dia.

"Ini untuk mendapatkan yng namanya kalau di dunia intelijen itu, Threat Intelligent Analysis. Analisis intelijen terkait dengan ancaman keberadaan FPI ini, apakah mengancam atau tidak," katanya.
Setelah mendapat rekomendasi dari BIN, barulah pemerintah memutuskan apakah akan memperpanjang izin FPI atau tidak. Sehingga, alasan perpanjangan izin bukanlah berdasarkan faktor politis semata.

"Kalau tidak ya, why not. Kasih saja. Kalau itu dianggap sebagai ancaman, ya pemerintah harus berani tidak mengeluarkan SKT," ujarnya.
Lebih jauh, Gus Yaqut menyebut, jangan sampai keputusan terkait SKT FPI hanya didasarkan pada kepentingan pemerintah semata. Dia mendorong agar keputusan itu dihitung secara matang, untuk kepentingan masyarakat.

"Jangan hanya enggak pengin gaduh, misalnya kalau enggak dikasi SKT, lalu FPI demo terus, lalu dikasi, enggak boleh seperti itu. Sebaliknya, kalau dikasi SKT, jangan hanya karena ada AD/ART yang menyebut khilafah, titik, tidak bisa," kata dia.

"Tidak boleh alasannya karena alasan politik semata, tidak suka dengan FPI misalnya," tandasnya.

Sumber:
https://kumparan.com/kumparannews/gus-yaqut-usul-pemerintah-minta-analisis-intelijen-soal-izin-fpi-1sLWM55ekhA