Demokrasi, Politik, NU Dan Nahkoda

Erhaje88

Nakhoda kapal besar yang bernama Nahdlatul Ulama (NU) saat ini adalah KH Ma'ruf Amin & KH Said Aqil Siraj. Jelang Pilpres 2019, ada pertanyaan besar yang membingkai keduanya. Apakah komunitas NU benar-benar akan terseret dalam pergulatan politik, mengingat KH Ma'ruf Amin dijadikan Cawapres?

NU jimat Islam Indonesia

Sejumlah kalangan di dalam maupun di luar NU meminta supaya warga NU tidak perlu berpolitik, baik secara individual maupun (apalagi) organisasi. Mereka menilai kalau jagad politik hanya mendatangkan "banjir" kemafsadahan atau kemadaratan dibanding kemanfaatannya. Mereka menvonis keterlibatan "punggawa" NU dalam berpolitik sebagai suatu kesalahan besar yang membuat citra NU semakin karut-marut.

Benarkah kalau warga NU terkotak-kotak di berbagai kekuatan politik seperti dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif telah menjadikan citra NU semakin karut-marut? Apakah keberpolitikan warga NU menjadi suatu pilihan yang salah atau "sesat jalan"? Haruskah warga NU memang tak perlu berpolitik atau mengasingkan (meng-uzlah-kan) atau mengalinasikan diri dari jagad politik?

Warga NU justru seharusnya menjatuhkan opsi berpolitik (as-siyasah) dengan segala risikonya, bukan malah menjatuhkan uzlah (pengalinasian atau peminggiran) dari jagad politik. Sejumlah elite utama NU yang menempati elemen eksekutif dan legislatif, misalnya, merupakan sosok terpilih yang telah menunjukkan kebermaknaan hidupnya dalam atau melalui dunia politik.

Perbedaan pilihan di kalangan NU sudah lazim terjadi sebagai konsekuensi prinsip "perbedaan di kalangan umat adalah rahmat" (ikhtilafu ummati rahmatun) yang selama ini selalu dikedepankan warga NU. Dari perbedaan ini, memang terkadang memanaskan atmosfer politik seperti mencuatnya sikap saling berseberangan dan "menghakimi". Akan tetapi, ini terbukti semakin mendewasakan warga NU dalam membaca atau mengkalkukasi dan mewarnai potret perpolitikan lokal dan nasional.

NU itu sangat menarik karena punya banyak madzhab, mulai dari madzhab budaya, agama, sosial, ekonomi hingga ke madzhab berpolitik. Bahkan, di dalam (internal) organisasi NU sendiri meniscayakan ada madzhab, seperti NU madzhab keluarga (ahlul-bait), NU madzhab non-keluarga, NU madzhab kiai sepuh, NU madzhab kiai khos, dan NU madzhab anak muda yang bukan tidak mungkin ke depan akan semakin pluralistik.

"NU madzhab anak muda" yang dikenal "nakal" dalam menghasilkan pemikiran seperti yang tergabung dalam Jaringan Islam Liberal dengan nakhodanya Ulil Abshar Abdala juga bisa mendapatkan tempat dalam jagad NU. Sementara NU madzhab orang tua yang menolak pemikiran-pemikiran "nakal" (terlalu maju/modern) karena serba menggunakan stigma kata dekonstruksi terhadap kemapanan wahyu, juga masih demikian kuat menjadi bagian riil dari potret NU.

Salah satu upaya yang harus ditempuh oleh NU dalam merancang kembali visi, misi, dan strategi sebagai upaya revitalisasi peran politiknya adalah dengan merevisi beberapa pandangan NU atas beberapa aspek kehidupan umat. Artinya, peran politik NU tidak hanya dibatasi pada tataran politik praktis semata, tetapi juga politik berbasis keumatan.

Dalam jagad politik berbasis keumatan atau jagad politik berbasis perburuan kekuasaan (politik praktis), sudah pernah dijalani oleh kader-kader NU terdahulu yang pernah atau sekarang mengisi ranah strategis elite kekuasaan.

Ketika kader terbaik NU berperan di jalur politik keumatan dengan cara mengabdikan (membesarkan) banom-banom NU, mereka pun akan kesulitan menolak ketika jagad politik praktis menggiringnya atau memanggilnya pada suatu pilihan yang menuntut supaya dirinya bisa menunjukkan perannya lebih makro seperti menjadi eksekutif ataupun legislatif.

Panggilan kemaslahatan publik atau komunitas NU untuk memimpin masyarakat (daerah/negara) jelas pantang ditolak oleh kader-kader NU. Pasalnya, selain panggilan ini sebagai hak opsi privasi yang harus dihormati oleh siapa pun seperti internal NU maupun orang di luar NU, juga sebagai pembuktian bahwa NU telah berhasil mendadar kader-kadernya sehingga menjadi manusia pilihan di masyarakat.

Kalau soal dampaknya bagi warga NU secara individual maupun organisatoris ini merupakan bagian dari rangkaian sejarah perjalanan NU dalam kiprahnya "memberi", bukan sebatas menuntut pada bangsa ini. "Pemberian" (kontribusi) NU terkadang tidak selalu disambut dengan manis oleh yang menerimanya. Sebab, yang menerima pun terkadang meminta jauh lebih banyak. Stigma menyakitkan kalau warga NU senang "melukai" khittah NU dan menjadi broker politik memang sering dikumandangkan pula oleh orang atau kekuatan lain yang tidak menyukai NU, apalagi yang menggiring supaya warga NU memilih untuk uzlah dari politik.

Dalam ranah demikian, selayaknya mereka yang berlaku demikian mereformasi pandangan dan sikapnya. Sebab, jagad NU merupakan organisasi keagamaan yang mendepankan prinsip demokratisasi dalam keberagamaan dan berpolitik, termasuk memberi peluang pada warganya berkompetisi secara terbuka.

Kader-kader NU yang sudah, sedang, atau akan berkompetisi di ranah politik praktis tak perlu melakukan uzlah politik karena opsi ini hanya membodohi diri dan warga NU serta melukai obsesi bangsa. Masyarakat dan negara ini memerlukan pengabdian keumatan yang tentu saja bisa berangkat dari ranah politik praktis.

Dengan masuknya KH Ma'ruf Amin dalam politik praktis, apakah itu tidak melanggar Khittah NU?

KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jatim) menjelaskan soal khittah NU terkait Rais Aam PBNU menjadi Cawapres dari bapak Jokowi. Beliau menjawab “TIDAK”. Melanggar khittah NU kalau Rais Aam (atau pengurus NU) berpolitik untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk menyelamatkan & kemaslahatan bangsa, maka berpolitik bagi pengurus NU itu menjadi utama, bahkan wajib. Khittah itu norma, tapi di atas norma ada kemaslahatan.
Kalau ada 2 pasang calon, yang satu shaleh, yang lain tidak berakhlak, kemudian karena alasan khittah tadi kiai diam saja, lalu akhirnya pemimpin buruk menang, maka “diam” itu kurang bijaksana. Khittah itu menjaga NU tetap berada di garis perjuangan untuk kemaslahatan.

KH Marzuki Mustamar memberi contoh:
Kalau anda seorang sopir, ketemu perempatan: lurus dilarang masuk (verboden), belok kiri jalan terus. Tapi arah belok kiri itu tiba-tiba ada pohon tumbang. Belok kiri wajib tapi resiko kecelakaan. Arah lurus larangan tapi selamat. Tentu sopir yang bijak akan memilih lurus.

KH Marzuki Mustamar juga menekankan dengan sangat jelas, kalau guru/kiai sedang punya hajat, maka santri wajib mendukung/
menyumbang, baik itu diundang ataupun tidak. Kalaupun tidak mendukung karena suatu alasan, ya sebaiknya diam saja.

Oleh: Abdir Rahman

15 Agustus 2018

COMMENT

Click to CommentSembunyikan

No comments:

Post a Comment

Erhaje88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Online Shop: