Mulai 31 Oktober Kartu Prabayar Wajib Menyertakan Nomor Induk Kependudukan, Ini Caranya

Erhaje88

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera memberlakukan aturan baru tentang nomor ponsel atau SIM card. Aturan tersebut mewajibkan pemilik nomor melakukan validasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) mulai 31 Oktober 2017.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 14/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo No. 12/2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Kominfo menyebutkan kewajiban registrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor prabayar selain untuk kepentingan menuju identitas tunggal nasional (national single identity).

Validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Ditjen Dukcapil. Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama.
Jika tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan, calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana. Demikian pula pelanggan lama karena pemblokiran nomor pelanggan lama dilakukan secara bertahap.

Pelanggan dapat menghubungi layanan pelanggan masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi seputar info registrasi atau ke Ditjen Dukcapil untuk info data kependudukan. Ketentuan baru ini berlaku mulai 31 Oktober 2017.

Proses registrasi meliputi verifikasi atau penyesuaian data oleh petugas penyelenggara jasa telekomunikasi, validasi ke database Ditjen Dukcapil, dan aktivasi nomor pelanggan. Berikut tahapan registrasi:

– Cara registrasi kartu perdana dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK#.

– Untuk pelanggan lama dengan format ULANG#NIK#Nomor KK#.

– Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP–el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

– Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi.

– Jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukan data sesuai e-KTP dan KK, pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini).

– Surat ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi.

– Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1×24 jam.

Operator jasa telekomunikasi diharuskan menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat 28 Februari 2018. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 bulan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang.
(solopos.com)

COMMENT

Click to CommentSembunyikan

No comments:

Post a Comment

Erhaje88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE